Translate

Rabu, 08 Februari 2012

Sistem Pemerintahan


Sistem Pemerintahan Spanyol
Sistem Pemerintahan : Kerajaan Parlementer
Ibukota : Madrid
Pembagian administratif : 17 komunitas otonom dan 2 kota otonom:Andalucia, Aragon, Asturias, Balearic Islands, Kota Ceuta, Canary Islands, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Cataluna, Communidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Kota Melilla, Murcia, Navarra, Pais Vasco (Basque).
Hari Nasional : 12 Oktober
Konstitusi : 6 Desember 1978, berlaku 29 December 1978
Sistem Hukum : Sistem hukum perdata, dengan penerapan tergantung pada masing-masing wilayah; belum menerima klausul yurisdiksi wajib Statuta Mahkamah Internasional.
Pemerintahan Eksekutif : Kepala Negara: Raja Juan Carlos I (sejak 22 November 1975); Putra Mahkota Pangeran Felipe.
Kepala Pemerintahan: Perdana Menteri Jose Luis Rodriguez Zapatero (sejak 17 April 2004, dari Partido Socialista Obrero de Espana (PSOE/Partai Sosialis Buruh) dan saat ini memerintah masa jabatan kedua; Wakil PM I/ Jubir Kabinet Maria Teresa Fernandez De La Vega; Wakil PM II/ Menteri Ekonomi dan Keuangan Elena Salgado (2009); Wakil PM III/ Menteri Administrasi Publik Manuel Chavez Gonzalez (2009).
Kekuasaan Legislatif :Parlemen Spanyol (Cortes Generales) sebagai badan legislatur Spanyol merupakan parlemen bikameral, yang terdiri dari:
a. Kongres Deputi (majelis rendah), dan
b. Senat (majelis tinggi)
Cortes Generales memiliki kuasa mensahkan segala hukum dan mengubah konstitusi. Karena Spanyol merupakan negara anggota Uni Eropa, maka ia harus membagi otoritas legislatif dengan dewan dan parlemen dari UE.
PM disebut juga presiden pemerintahan, ditunjuk oleh Raja biasanya dari partai yang menang pemilu.
Kekuasaan Yudikatif :Mahkamah Agung atau Tribunal Supremo.
PROFIL POLITIK SPANYOL
Meski Spanyol bukan negara federal, namun memiliki struktur federal dan sistem politiknya bersifat unitary quasi-federal serta Senat (majelis tinggi) tidak mewakili wilayah-wilayah, dan tidak ada distribusi kekuasaan federal. Parlemen pusat tidak dapat membuat undang-undang atas nama komunitas otonom dalam tiap masalah yang terkait dengan status otonomi, sebaliknya komunitas otonom tidak dapat turut serta dalam amandemen konstitusi.
Para anggota majelis rendah dan majelis tinggi dipilih dari partai politik dengan azas proporsional dengan masa jabatan 4 (empat) tahun. Kongres Deputi (majelis rendah) memiliki 350 anggota yang mewakili 52 kota dan Senat (majelis tinggi) memiliki 259 senator.
Senat berkuasa membentuk undang-undang dan meng-amandemen UU atau mem-veto UU yang digagas Kongres. Tapi veto Senat itu dapat dibatalkan Kongres melalui suara mayoritas sederhana dari anggota Kongres. Senat dan Kongres masing-masing memiliki ketua dan badan pekerja untuk mengatur dan mengurus administrasinya.
Biro Senat terdiri dari Ketua, 4 Wakil Ketua, dan 4 Sekretaris yang semuanya dipilih oleh Senat. Saat ini terdapat 24 komisi tetap dan 6 komisi khusus di Senat.
Ketua Senat sekarang: Don Francisco Javier Rojo Garcia (PSOE) dan Ketua Kongres: Don Jose Bono (PSOE). Pada dasarnya, Kongres dan Senat bersidang dua kali setahun yaitu dari September-Desember dan dari Februari-Juni. Dalam hal tertentu, sesuai usul Pemerintah atau usul mayoritas anggotanya, baik Kongres maupun Senat dapat mengadakan sidang luar biasa yang agendanya harus dirumuskan secara jelas dan sidang ini segera dinyatakan berakhir bila agenda selesai dibahas. Keputusan dalam tiap sidang didasarkan pada suara mayoritas. Pemungutan suara harus dilakukan secara langsung oleh anggota Kongres atau Senat, dalam arti tidak boleh diwakilkan.
Reformasi
Setelah perang saudara tahun 1936-1939 Spanyol menjadi republik yang dipimpin Jenderal Francisco Franco. Setelah Franco wafat tahun 1975 Spanyol kembali ke bentuk kerajaan dengan memproklamirkan Juan Carlos I sebagai Raja Spanyol pada November 1975. Kemudian pada tahun 1976 dimulai pembentukan berbagai partai politik dan pembahasan pembentukan konstitusi dan pemilu pertama diadakan pada 15 Juni 1977.
Konstitusi Spanyol yang berlaku hingga kini berumur 31 tahun dan ditetapkan secara aklamasi oleh parlemen dengan didukung 87% rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. sejak itu, Spanyol yang menganut sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional.
Penetapan sistem monarki tidak terjadi kebetulan. Ia merupakan pengakuan akan peran Raja Juan Carlos I dalam proses pengalihan kekuasaan terutama dalam kontribusi suksesi secara aman dari diktator Franco kepada penggantinya. Raja Juan Carlos I juga sangat berperan mengambil alih kekuasaan saat terjadinya “Peristiwa 23-F”, pada 23 Februari 1981. Saat itu, Leopold Calvo Sotelo yang hendak disumpah menjadi PM, dijegal kudeta yang dilakukan Antonio Tejero dari kepolisian dan Jaime Milans del Bosch dari militer.
Pada sisi lain, sistem monarki disokong budaya demokrasi parlementer yang amat kuat. Dalam konstitusi, misalnya, amat ditekankan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode pemilihan memakai sistem Hondt dimana bilangan pembagi penghitungan kursi partai dilakukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya. Sistem demikian menghasilkan bonus untuk partai besar.
Sistem Pemerintahan Jepang

Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 SM. Jepang merupakan sebuah negara yang paling disegani di wilayah Asia karena memiliki tekhnologi yang jauh lebih maju dibandng dengan negara-negara di sekitarnya. Di Jepang terdapat 47 pemerintah daerah tingkat prefektur (setingkat provinsi) dan memiliki lebih dari 3300 pemerintah daerah pada tingkat bawah. Para kepala pemerintah daerah tersebut dipilih oleh rakyat setempat melalui pemilihan.

Bentuk negara Jepang sendiri adalah sebuah negara yang monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Mengenai sistem pemerintahan, Jepang menjalankan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti yang dijalankan di Negara Inggris dan Kanada. Sejak tahun 1947 di Jepang mulai berlaku sebuah konstitusi atau Udang-Undang Dasar yang didasarkan pada tiga prinsip, yaitu : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak - hak asasi manusia, dan penolakan perang. Di dalam konstitusi ini juga menetapkan tentang tiga kemandirian badan pemerintah yang terdiri dari :
* Badan Legislatif
biasa disebut Diet atau parlemen
* Badan Eksekutif
terdiri dari anggota kabinet
* Badan Yudikatif
berfungsi sebagai pengadilan hukum

Di Jepang, jabatan kepala negara ada di tangan Kaisar. Walaupun demikian, fungsi Kaisar sebagai kepala negara hanyalah sebagai seremonial belaka. Karena kedudukan Kaisar sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar sebagai simbol dan pemersatu rakyat. Sehingga Kaisar Jepang hanya bertindak sebagai kepala negara yang mengurusi segala urusan yang berhubungan dengan diplomatik. Sedangkan untuk jabatan kepala pemerintahan ada di tangan perdana menteri.

Diet sebagai badan tertinggi dari kekuasaan negara juga berfungsi sebagai pembuat undang-undang. Anggota Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 anggota dan Majelis Tinggi dengan 242 anggota. Para anggota Diet akan memilih Perdana Menteri dari kalangan mereka sendiri. Kemudian Perdana Menteri terpilih akan membentuk kabinet. Kabinet akan bertugas dibawah kepemimpinan Perdana Menteri, tetapi kabinet dalam mejalankan tugasnya akan bertanggung-jawab kepada Diet.

Kewenangan Yudikatif ada di tangan Mahkamah Agung serta pengadilan-pengadilan yang lebih rendah. Di Jepang, pengadilan-pengadilan yang mengurusi masalah hukum terdiri dari: Pengadilan Tinggi, Pengadilan Distrik, dan Pengadilan Sumir (menangani kasus ringan, seperti pelanggaran lalu lintas). Mahkamah Agusng sendiri terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim lainnya. Ketua Mahkamah Agung dan semua anggotanya ditunjuk oleh kabinet.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar